POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;b. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;c. rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;d. rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;e. data calon pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP;f. surat pernyataan calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;g. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan;h. fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetordan akan dilakukan dalam bentuk:1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b;2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (4) huruf c; dan/atau3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d;i. fotokopi rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman;j. bukti penempatan dana dalam escrow account dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai;k. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (2) huruf l, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing; danl. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).(2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya PSP baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.(3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan perubahan kepemilikan tersebut dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), rencana perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula rencana peningkatan modal disetor paling sedikit Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).(4) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 73 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.