Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4),Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1)dan ayat (3), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 112, Pasal 113 ayat (5), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 115ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 106 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 54 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 116 POJK 47/POJK.05/2020