BAB VII — UNIT USAHA SYARIAH · BAB VII Bagian Ketiga — Pemisahan UUS

Pasal 46

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS. (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS; b. salinan akta Pemisahan UUS; c. salinan akta pendirian badan hukum, paling sedikit harus memuat: 1. nama dan tempat kedudukan; 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; 3. modal disetor; 4. kepemilikan; dan 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggotaDireksi, anggotaDewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; d. salinan akta risalah RUPS atas Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; e. fotokopi bukti pelunasan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham; f. fotokopi bukti penempatan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bersangkutan, jika terdapat setoran modal dari pemegang saham; g. laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS; h. bukti kesiapan operasional dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j; dan i. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha. (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan: a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. mencabut izin pembentukan UUS dalam hal permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS disetujui; dan c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang. (4) Otoritas Jasa Keuanganmemberikan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap. (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 46 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024