BAB VIII — KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT USAHA SYARIAH · BAB VIII Bagian Kesatu — Kantor di Luar Kantor Pusat · BAB VIII Bagian Kesatu Paragraf 2 — Kantor Cabang
Pasal 49
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Perusahaan wajib memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan:a. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang dalam rencana bisnis;b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2; danc. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.(3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka paling sedikit memuat:1. target pembiayaan dan langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;2. sistem dan prosedur kerja;3. susunan organisasi;4. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:a) laporan posisi keuangan;b) laporan laba rugi komprehensif; danc) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah; dane. bukti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 49 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.