BAB XIV — PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN · BAB XIV Bagian Ketiga — Pembubaran
Pasal 107
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembubaran karena keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterimasecara lengkap.(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2);b. analisis kelayakan atas rencana pembubaran; danc. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.(3) Dalam hal permohonan pembubaran karena keputusan RUPS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pembubaran kepada Perusahaan yang bersangkutan.(4) Dalam hal permohonan pembubaran karena keputusan RUPS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 107 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.