BAB VIII — KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT USAHA SYARIAH · BAB VIII Bagian Kedua — Kantor di Luar Kantor Pusat UUS · BAB VIII Bagian Kedua Paragraf 3 — Kantor Selain Kantor Cabang UUS
Pasal 69
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).(3) Untuk memperoleh persetujuan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;b. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka paling sedikit memuat:1. target pembiayaan dan langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;2. sistem dan prosedur kerja;3. susunan organisasi; dan4. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:a) laporan posisi keuangan;b) laba rugi komprehensif; danc) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan; dand. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah; dane. bukti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 69 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.