BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING · BAB II Bagian Ketiga — Nama Perusahaan

Pasal 6

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata: a. finance, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan; atau b. finance, pembiayaan, disertai dengan kata syariah dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah. (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama Perusahaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 6 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 21 dicabut oleh POJK 43/2024