Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XX — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637); dan 2. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 121 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.