Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING · BAB II Bagian Kelima — Kepemilikan Asing

Pasal 9

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Kepemilikan asing pada Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan. (2) Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa. (3) Dalam hal Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena: a. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan dan ekuitas minimum; dan/atau b. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui. (4) Dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagiPerusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/ataupelayaran.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.