Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IX — PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Pasal 76

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. (2) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; b. salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli; c. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham; d. fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, dalam bentuk: 1. rekening koran Perusahaan; dan 2. fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada: a) salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang dilegalisasi oleh bank; dan e. fotokopi laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk: 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b; 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c; dan/atau 3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 76 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.