Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: a. administrasi dan akuntansi; b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan; c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan; d. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; e. pengelolaan sistem informasi; f. layanan pengaduan konsumen; g. pengendalian fraud; dan h. literasi dan inklusi keuangan. (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik. (4) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11 POJK 47/POJK.05/2020

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.