POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak Debitur; danc. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2.(3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:a. rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit memuat:1. langkah pelaksanaan;2. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; dan3. rencana pemberitahuan kepada Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya;b. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;c. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;d. rancangan akta pendirian dari Perusahaan hasil Peleburan;e. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat sertadaftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;g. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k; danh. susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.(4) Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 78 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.