BAB XIV — PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN · BAB XIV Bagian Kesatu — Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pasal 103
POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal Perusahaan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan krediturnya, Perusahaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan memuat uraian paling sedikit:a. nama pihak yang mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang;b. ringkasan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang; danc. rencana tindak yang akan dilakukan Perusahaan untuk menindaklanjuti proses penundaan kewajiban pembayaran piutang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 103 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.