POJK 47/POJK.05/2020 — PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Izin usaha Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.(2) Ketentuan mengenai penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan sepanjang Perusahaan tidak melakukan perubahan nama Perusahaan.(3) Permohonan persetujuan yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan danyang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.(4) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan Perusahaan harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.(5) Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsungkurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan menggunakan tenaga kerja asing pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud sampai dengan berakhirnya masa kerja dan tidak dapat diperpanjang.(6) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing yang belum memenuhi ketentuan mengenai:a. jenis jabatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);b. persyaratan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);c. jenis fungsi yang dapat ditangani oleh tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/ataud. persyaratan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),tetap dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud sampai dengan berakhirnya masa kerja dan tidak dapat diperpanjang.(7) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus memenuhi ketentuan mengenai proporsi anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.(8) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang masih menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan tidak berencana untuk membentuk UUS, pendanaan yang telah diterima tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pendanaan berakhir serta tidak dapat menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah yang baru.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 118 POJK 47/POJK.05/2020
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 122; Pasal 30 huruf d POJK 43/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.