Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

UU 27/2026

PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 313 UU 27/2026 (PDF hlm. 127); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 7 November 2026.

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
BAB III — KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
BAB IV — PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
BAB V — PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
BAB VI — PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Pelatihan Kerja
Bagian Ketiga — Pemagangan
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Umum
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Pemagangan di Dalam Wilayah Indonesia
Bagian Ketiga Paragraf 3 — Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia
BAB VII — PENEMPATAN TENAGA KERJA
BAB VIII — PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BAB IX — TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL
BAB X — PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BAB XI — HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bagian Ketiga — Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
Bagian Keempat — Alih Daya
BAB XII — HUBUNGAN PEKERJAAN TERTENTU
BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu — Pelindungan
Bagian Kesatu Paragraf 1 — Penyandang Disabilitas
Bagian Kesatu Paragraf 2 — Anak
Bagian Kesatu Paragraf 3 — Perempuan
Bagian Kesatu Paragraf 4 — Waktu Kerja
Bagian Kesatu Paragraf 5 — Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Bagian Kedua — Pengupahan
Bagian Ketiga — Kesejahteraan
BAB XIV — HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Bagian Ketiga — Organisasi Pengusaha
Bagian Keempat — Lembaga Kerja Sama Bipartit
Bagian Kelima — Lembaga Kerja Sama Tripartit
Bagian Keenam — Peraturan Perusahaan
Bagian Ketujuh — Perjanjian Kerja Bersama
Bagian Kedelapan — Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Bagian Kedelapan Paragraf 1 — Perselisihan Hubungan Industrial
Bagian Kedelapan Paragraf 2 — Mogok Kerja
Bagian Kedelapan Paragraf 3 — Penutupan Perusahaan
BAB XV — PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BAB XVI — DANA CADANGAN PESANGON
BAB XVII — PEMBINAAN
BAB XVIII — PENGAWASAN
BAB XIX — PENYIDIKAN
BAB XX — KETENTUAN PIDANA
BAB XXI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XXII — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXIII — KETENTUAN PENUTUP