BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kedua — Pengupahan
Pasal 134
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.(3) Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan.(4) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:a. Upah minimum;b. struktur dan skala Upah yang proporsional;c. Upah kerja lembur;d. tunjangan hari raya keagamaan;e. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;f. bentuk dan cara pembayaran Upah;g. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; danh. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.