BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kedua — Pengupahan
Pasal 141
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. bencana alam dan/atau bencana non-alam yang berdampak luas secara nasional dan/atau regional; dan/ataub. kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Penetapan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dewan pengupahan nasional yang disusun secara terbuka dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(4) Formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) periode penetapan Upah minimum tahun berjalan dan tidak menghapuskan keberlakuan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) untuk periode berikutnya.(5) Pemerintah Pusat wajib mengumumkan kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai penetapan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak formula tersebut ditetapkan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.