Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemerintah, Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab dalam peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja secara berkelanjutan.(2) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. peningkatan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh;b. penerapan K3;c. penerapan teknologi dan inovasi;d. peningkatan efisiensi dan kualitas proses produksi;e. penguatan sistem manajemen dan organisasi kerja;f. pengembangan budaya Produktivitas; dan/ataug. penguatan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.(3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bagian dari Perjanjian Kerja Bersama antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(4) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh, keberlanjutan usaha, dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional.