Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Menteri menetapkan kebijakan dan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.(2) Kebijakan dan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas, indikator kinerja, pembagian peran, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengintegrasikan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dalam perencanaan pembangunan.