BAB IV — PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 9
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perencanaan Tenaga Kerja disusun atas dasar Informasi Ketenagakerjaan paling sedikit memuat:a. penduduk dan Tenaga Kerja;b. kebutuhan Tenaga Kerja dan kesempatan kerja;c. Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja;d. Produktivitas Tenaga Kerja;e. Hubungan Industrial;f. K3;g. pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja; danh. jaminan sosial.(2) Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak terkait melalui integrasi dan/atau interoperabilitas data dengan sistem Informasi Ketenagakerjaan.(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memublikasikan Informasi Ketenagakerjaan melalui media yang mudah diakses oleh setiap orang.(4) Masyarakat mengakses data yang bersifat terbuka pada sistem Informasi Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Ketentuan mengenai Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.