BAB IV — PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan menyusun Perencanaan Tenaga Kerja. (2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi: a. Perencanaan Tenaga Kerja makro; dan b. Perencanaan Tenaga Kerja mikro. (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 UU 27/2026

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 313 UU 27/2026 (PDF hlm. 127); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 7 November 2026.

Status di JDIH