Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pemberi Kerja.(2) Pemberi Kerja yang tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Pekerja/Buruh dikenai sanksi administratif.(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif;c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/ataud. pencabutan perizinan berusaha.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.