Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Hak dan/atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh yang belum dibayarkan Pemberi Kerja demi hukum menjadi utang yang dijamin pembayarannya dengan seluruh aset milik Pemberi Kerja sejak disepakati dalam perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.(2) Setiap orang dan/atau instansi pemerintah yang menguasai secara sah aset milik Pemberi Kerja wajib mendahulukan pembayaran hak dan/atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh dari aset milik Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran hak dan/atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh dari aset milik Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah.