Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pekerja/Buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi.
(2) Pemberi Kerja dapat mempekerjakan Pekerja/Buruh untuk bekerja pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja.
(3) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu, dengan ketentuan:
a. perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam;
2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan
3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam;
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam;
2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan
3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam.
(4) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu, dengan ketentuan perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut:
a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam;
b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan
c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam.
(5) Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga).
(6) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 125 UU 27/2026