BAB XI — HUBUNGAN KERJA · BAB XI Bagian Kedua — Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 87
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perjanjian Kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2);c. pekerjaan yang bersifat musiman;d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; ataue. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.(2) Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.(3) Pemberi Kerja wajib mencatatkan Perjanjian Kerja waktu tertentu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Kerja waktu tertentu ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.(4) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh Pekerja/Buruh dan pengawas Ketenagakerjaan.(5) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.(6) Dalam hal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat:a. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; danb. telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.