Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki:a. rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri; danb. pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri.(2) Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.(3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dalam pengelolaan urusan personalia atau sumber daya manusia.(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:a. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing;b. Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu; dan/atauc. Tenaga Kerja Asing yang masih terikat dalam perkawinan yang sah selama paling singkat 5 (lima) tahun dengan warga negara Indonesia.(5) Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.(6) Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja warga negara Indonesia.(7) Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja warga negara Indonesia.(8) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.