BAB XIV — HUBUNGAN INDUSTRIAL · BAB XIV Bagian Kedelapan — Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial · BAB XIV Bagian Kedelapan Paragraf 3 — Penutupan Perusahaan
Pasal 224
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.(2) Sebelum dan selama Penutupan Perusahaan berlangsung, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Penutupan Perusahaan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai saksi.(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan maka instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan wajib melanjutkan penanganan perselisihan melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Penutupan Perusahaan dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.