BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kedua — Pengupahan
Pasal 138
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan Ketenagakerjaan.(2) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data yang bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.(3) Untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik melaksanakan survei kebutuhan hidup layak pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(4) Sebelum melaksanakan survei kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik bersama dewan pengupahan nasional membahas rencana pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak yang paling sedikit meliputi:a. jenis komponen kebutuhan hidup layak;b. kualitas komponen;c. lokasi pelaksanaan survei; dand. waktu pelaksanaan survei.(5) Hasil survei kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik kepada dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar menyusun rekomendasi penetapan besaran Upah minimum oleh gubernur.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri.