BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kedua — Pengupahan
Pasal 137
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Upah minimum terdiri atas:a. Upah minimum provinsi;b. Upah minimum kabupaten/kota;c. Upah minimum sektoral provinsi; dand. Upah minimum sektoral kabupaten/kota.(2) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi dan Upah minimum sektoral provinsi.(3) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dan Upah minimum sektoralkabupaten/kota.(4) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penetapan Upah minimum provinsi.(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.(6) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.