Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a diatur dengan Undang-Undang.(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.