Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemberi Kerja yang memerlukan Tenaga Kerja di dalam negeri dapat merekrut sendiri Tenaga Kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.(2) Pemberi Kerja dan pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang telah terisi kepada Kementerian.(3) Pencari kerja dapat melamar langsung kepada Pemberi Kerja dan/atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.(4) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelindungan sejak rekrutmen sampai Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi:a. pemberian informasi lowongan pekerjaan secara jelas dan benar;b. pemberian kebebasan Tenaga Kerja dalam memilih pekerjaan sesuai dengan minat;c. Penempatan Tenaga Kerja dilakukan berdasarkan Kompetensi Kerja yang dimiliki oleh Tenaga Kerja;d. penempatan pada pekerjaan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja;e. perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;f. pencegahan tindak pidana perdagangan orang;g. pencegahan penipuan dan pemalsuan dokumen;h. pencegahan diskriminasi;i. pembebanan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danj. Penempatan Tenaga Kerja pada pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Setiap pelaksana Penempatan Tenaga Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif; dan/atauc. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.(6) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.(8) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan Tenaga Kerja wajib memberikan pelindungan yang mencakup:a. data pribadi;b. K3;c. pencegahan pemerasan dan/atau penipuan;d. pencegahan kekerasan dan/atau diskriminasi;e. pencegahan perundungan;f. pengelolaan beban kerja;g. pelayanan konseling; danh. mekanisme pengaduan internal yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja.(9) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f sampai dengan huruf h, dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. denda administratif; dan/atauc. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha.(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.