Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk mendukung Pengawasan Ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat membentuk komite Pengawasan Ketenagakerjaan.(2) Komite Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.(3) Komite Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan lembaga nonstruktural yang keanggotaannya terdiri atas unsur:a. pemerintah;b. organisasi Pengusaha; danc. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja Komite Pengawasan Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.