Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat bersama-sama mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.(3) Segala kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja.(4) Dunia usaha dan lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan, membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja.