BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kesatu — Pelindungan · BAB XIII Bagian Kesatu Paragraf 5 — Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 130
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan.(2) SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan:a. mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; ataub. memiliki tingkat risiko tinggi.(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:a. meningkatkan efektivitas pelindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; danc. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien.(5) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:a. penetapan kebijakan K3;b. perencanaan K3;c. pelaksanaan rencana K3;d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dane. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.(6) Dalam upaya meningkatkan penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan melaksanakan paling sedikit:a. penyediaan tempat kerja yang memenuhi standar K3;b. pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian manajemen risiko secara berkala;c. penyediaan alat pelindung diri atas biaya Perusahaan;d. penyediaan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, ruang kesehatan kerja, dan sarana transportasi darurat;e. pemberian pelatihan K3 secara rutin;f. pemeriksaan kesehatan Pekerja/Buruh secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dang. pelaporan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan situasi berbahaya kepada instansi terkait.(7) Setiap Perusahaan wajib memiliki program pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.(8) Ketentuan mengenai penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.