Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Menteri secara berkala.(2) Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus dan hasil pemeriksaan kepada pelapor.(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.