Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kesatu — Pelindungan · BAB XIII Bagian Kesatu Paragraf 4 — Waktu Kerja

Pasal 116

UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital; dan c. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu. (2) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) wajib membayar Upah kerja lembur, dengan ketentuan: a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam. (3) Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga). (4) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 116 UU 27/2026

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 313 UU 27/2026 (PDF hlm. 127); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 7 November 2026.

Status di JDIH