BAB XIV — HUBUNGAN INDUSTRIAL · BAB XIV Bagian Kelima — Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 174
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan.(2) Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Lembaga Kerja Sama Tripartit nasional;b. Lembaga Kerja Sama Tripartit provinsi; danc. Lembaga Kerja Sama Tripartit kabupaten/kota.(3) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit terdiri atas unsur:a. pemerintah;b. organisasi Pengusaha; danc. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(4) Lembaga Kerja Sama Tripartit dibentuk dengan ketentuan:a. Pemerintah Pusat wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit nasional;b. Pemerintah Daerah provinsi wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit provinsi; danc. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit kabupaten/kota.(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan pembiayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit.(6) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.