BAB XIV — HUBUNGAN INDUSTRIAL · BAB XIV Bagian Kedelapan — Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial · BAB XIV Bagian Kedelapan Paragraf 2 — Mogok Kerja
Pasal 214
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Mogok Kerja dilaksanakan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri Mogok Kerja;b. tempat Mogok Kerja;c. alasan dan sebab mengapa harus melakukan Mogok Kerja; dand. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai penanggung jawab Mogok Kerja.(3) Dalam hal Mogok Kerja akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan Pekerja/Buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab Mogok Kerja.(4) Dalam hal Mogok Kerja dilakukan tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset Perusahaan, Pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:a. melarang para Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; ataub. bila dianggap perlu melarang Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi Perusahaan.(5) Tindakan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan hak-hak dasar Pekerja/Buruh.