BAB XIV — HUBUNGAN INDUSTRIAL · BAB XIV Bagian Kedelapan — Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial · BAB XIV Bagian Kedelapan Paragraf 2 — Mogok Kerja
Pasal 215
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan pihak Perusahaan yang menerima surat pemberitahuan Mogok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 wajib memberikan tanda terima.(2) Sebelum dan selama Mogok Kerja berlangsung, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Mogok Kerja dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai saksi.(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan maka pegawai Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya Mogok Kerja kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang.(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau penanggung jawab Mogok Kerja, Mogok Kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.