Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:a. seluruh pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah provinsi wajib dialihkan menjadi aparatur sipil negara pada Kementerian paling lama 2 (dua) tahun;b. Pemerintah Daerah wajib memastikan pengawas Ketenagakerjaan tetap berada pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan; danc. peralihan Pengawasan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah provinsi ke Pemerintah Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.