Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Proses pemeriksaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pengawas Ketenagakerjaan dan belum diterbitkan nota pemeriksaan sebelum Undang-Undang ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.(2) Proses penanganan perkara tindak pidana Ketenagakerjaan yang sudah masuk dalam proses penyidikan diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.