BAB XIII — PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN · BAB XIII Bagian Kedua — Pengupahan

Pasal 153

UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif. (2) Dewan pengupahan terdiri atas: a. dewan pengupahan nasional; b. dewan pengupahan provinsi; dan c. dewan pengupahan kabupaten/kota. (3) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan nasional. (4) Dewan pengupahan provinsi, bertugas: a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan nasional; dan b. memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam menetapkan Upah minimum, Upah minimum sektoral, dan sistem pengupahan di tingkat provinsi. (5) Dewan pengupahan kabupaten/kota, bertugas: a. memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam rangka penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten/kota; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur melalui bupati/wali kota dalam menetapkan Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3); dan c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 153 UU 27/2026

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 313 UU 27/2026 (PDF hlm. 127); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 7 November 2026.

Status di JDIH