BAB VI — PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN · BAB VI Bagian Kedua — Pelatihan Kerja

Pasal 30

UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) Keanggotaan lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit 5 (lima) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga nonstruktural menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja nasional; c. pengembangan pengakuan sertifikasi Kompetensi Kerja nasional dan internasional; dan d. pelaksanaan fungsi lainnya. (4) Lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan khusus yang menangani bidang Ketenagakerjaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 30 UU 27/2026

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 313 UU 27/2026 (PDF hlm. 127); JDIH BPK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 7 November 2026.

Status di JDIH