Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.(2) Upaya pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:a. mengurangi kerja lembur pada hari libur;b. mengurangi kerja lembur harian;c. mengurangi jumlah sif;d. mengurangi jam kerja atau hari kerja;e. tidak memperpanjang Pekerja/Buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah berakhir;f. tidak mengganti Pekerja/Buruh yang memasuki usia pensiun;g. menyesuaikan Upah dan/atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial;h. merumahkan Pekerja/Buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu secara sementara atau bergiliran;i. menawarkan program pensiun dini sukarela; danj. menawarkan program pensiun bagi Pekerja/Buruh yang telah memenuhi persyaratan.(3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(4) Penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.(5) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.(7) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.