BAB XIV — HUBUNGAN INDUSTRIAL · BAB XIV Bagian Keempat — Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 171
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang Pekerja/Buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.(2) Usaha mikro dan kecil dapat membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit.(3) Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal Ketenagakerjaan di Perusahaan.(4) Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan/atau Pekerja/Buruh yang ditunjuk secara demokratis untuk mewakili kepentingan Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.