Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengawas Ketenagakerjaan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada desk Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat pusat.(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana Ketenagakerjaan;b. mencari dan mengumpulkan alat bukti mengenai tindak pidana Ketenagakerjaan;c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tindak pidana Ketenagakerjaan;d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan yang terkait tindak pidana Ketenagakerjaan;e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka tindak pidana Ketenagakerjaan;f. melakukan upaya paksa;g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang terkait tindak pidana Ketenagakerjaan;h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana Ketenagakerjaan untuk diperiksa dan didengar keterangannya;i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka mengenai tindak pidana Ketenagakerjaan;j. melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum;k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;l. menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota tindak pidana Ketenagakerjaan;m. menerima pengakuan bersalah terkait tindak pidana Ketenagakerjaan;n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dano. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana.