Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan kewenangannya.(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan masyarakat.(3) Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk forum koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.