Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:a. Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;b. lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta; danc. bursa kerja khusus.(2) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.(3) Bursa kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memperoleh tanda daftar yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.(4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.