Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.(2) Tujuan penyediaan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terpenuhinya hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun.(3) Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah.(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro dan kecil.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah.(6) Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha;c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/ataud. pencabutan perizinan berusaha.(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.