BAB VI — PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN · BAB VI Bagian Ketiga — Pemagangan · BAB VI Bagian Ketiga Paragraf 2 — Pemagangan di Dalam Wilayah Indonesia
Pasal 37
UU 27/2026 — PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam melaksanakan Pemagangan:a. lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a harus bekerja sama dengan Perusahaan; danb. pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b harus bekerja sama dengan Perusahaan dan/atau instansi pemerintah.(2) Dalam melaksanakan Pemagangan, Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.(3) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan pelaksanaan Pemagangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.(4) Peserta Pemagangan melakukan perjanjian Pemagangan dengan penyelenggara Pemagangan yang dibuat secara tertulis.(5) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta Pemagangan dan penyelenggara Pemagangan.(6) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak paling sedikit:a. memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum Pemagangan;b. memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti Pemagangan;c. memperoleh uang saku;d. diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dane. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.(7) Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:a. menaati perjanjian Pemagangan;b. mengikuti program Pemagangan sampai selesai;c. menaati tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan Pemagangan; dand. menjaga nama baik penyelenggara Pemagangan.(8) Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:a. memanfaatkan hasil kegiatan Pemagangan;b. memberlakukan tata tertib Pemagangan; danc. menilai capaian Kompetensi Kerja peserta Pemagangan.(9) Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:a. membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;b. memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan perjanjian Pemagangan;c. menyediakan fasilitas K3;d. memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;e. mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;f. mengevaluasi peserta Pemagangan; dang. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.(10) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi Pekerja/Buruh Perusahaan yang bersangkutan.